Mufid Suryani

Dari beberapa kasus yang kerap terjadi, para pengamat menilai adanya sistematika kerja mafia anggaran yang mempunyai jaringan di dua lembaga negara: eksekutif dan legislatif. Biasanya, mereka memanfaatkan peluang di pembahasan APBN Perubahan. Di sinilah, mafia anggaran bergerak leluasa.

Pertama, berkerja sama dengan oknum eksekutif untuk mendapatkan ‘uang terima kasih’ seperti dalam kasus Wisma Atlet di Kemenegpora. Kedua, menawarkan kepada daerah-daerah adanya peluang anggaran. Dari sini, lagi-lagi mereka mendapatkan ‘uang terima kasih’ seperti yang pernah disampaikan Wa Ode Nurhayati dengan adanya keanehan alokasi anggaran kepada sejumlah daerah yang sebelumnya tidak disepakati. Ketiga, memainkan peluang-peluang di APBN-P seperti yang terjadi di Kemenakertrans yang ternyata terdapat anggaran setengah trilyun tanpa melalui pembahasan di Komisi terkait di DPR.

Sebuah kutipan disalah satu media menjelaskan "DPR sudah cerdas untuk bagi-bagi anggaran APBN. Karena dialokasikan lebih dulu ke daerah baru kemudian dibagi-bagi, pada saat audit, ada dana daerah yang ditemukan tak tepat sasaran sampai dengan Rp 2 Triliun," jelasnya.waduh...mereka bahkan menggunakan keahlian dan pendidikan mereka untuk memperdaya orang lain, menyiksa rakyat miskin, demi kepuasan dan ksenangan mereka.

Sampai saat ini pun kasus ini masih hangat diperbincangkan karena masih dalam proses penyelidikan oleh hukum, siapa mafia  dibalik kasus korupsi badan anggaran ini. Dengan terpilihya ketua KPK yang baru mudah-mudahan semua berharap dapat menuntaskan kasus ini dan kasus korupsi dapat diminimalkan atau bahkan dimusnahkan.

Kalau pribadi sih....para korutor harusnya dihukum dengan memiskinkan atau mengambil seluruh harta yang dimilkinya agar para koruptor merasakan bagaimana susahnya dan menderitanya rakyat yang dizhalimi oleh mereka para koruptor.

jika ada kesalahan kata mohon maaf, dan semoga bermanfaat